Nota Kesepahaman

Biro Hukum

Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

31 Oktober 2021

Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Kementerian Perdagangan

Biro Hukum

Kementerian Perdagangan dan Kejaksaan Republik Indonesia

1 tahun

Kerja sama dan Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penanganan permasalahan hukum

Biro Hukum

DKementerian Perdagangan dan Bank Indonesia

5 Tahun

Kerja sama Dan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Bank Indonesia Dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Biro Hukum

Badan Pengkajian Dan Pengambangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Dan Economic Research Institute For Asean And East Asia

3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang maupun di akhiri sejak tanggal di tandatangani 29 April 2021

Kerja sama Teknis Peningkatan Kapasitas Dan Diseminasi Informasi

Biro Hukum

Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

31 Oktober 2021

Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Kementerian Perdagangan

Biro Hukum

Kementerian Perdagangan dan Kejaksaan Republik Indonesia

1 tahun

Kerja sama dan Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penanganan permasalahan hukum

Biro Hukum

DKementerian Perdagangan dan Bank Indonesia

5 Tahun

Kerja sama Dan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Bank Indonesia Dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Biro Hukum

Badan Pengkajian Dan Pengambangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Dan Economic Research Institute For Asean And East Asia

3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang maupun di akhiri sejak tanggal di tandatangani 29 April 2021

Kerja sama Teknis Peningkatan Kapasitas Dan Diseminasi Informasi

Biro Hukum

Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

31 Oktober 2021

Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Kementerian Perdagangan

Biro Hukum

Kementerian Perdagangan dan Kejaksaan Republik Indonesia

1 tahun

Kerja sama dan Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penanganan permasalahan hukum

Biro Hukum

DKementerian Perdagangan dan Bank Indonesia

5 Tahun

Kerja sama Dan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Bank Indonesia Dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Biro Hukum

Badan Pengkajian Dan Pengambangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Dan Economic Research Institute For Asean And East Asia

3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang maupun di akhiri sejak tanggal di tandatangani 29 April 2021

Kerja sama Teknis Peningkatan Kapasitas Dan Diseminasi Informasi